Dari jumlah 680 pejabat 200 belum melapor harta kekayaaan

SAROLANGUN.JT-Pemerintah Sarolangun mewajibkan Seluruh Pejabat Suturan melapokan laporan harta kekayaan penyenggaraan Negara (LHKPN) sesuai arahan Bupati Sarolangun, dengan Hasil Rapat dengan tim KORSUBGAH KPK dan tindak lanjut hasil dengan Tim KORSUBGAH melalui surat Inspektorat nomor/700/455/inspektorat/2018.bahwa pada tanggal 28 september 2018.

Pasal nya kalau pejabat yang belum melaporkan harta kekayaannya sampai dengan akhir oktober 2018 maka sangsinya tambahan penghasilan PNS (TPP) tidak di bayarkan dan sanksi disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010.
Hal ini di benarkan Oleh Kabid.IPK Erri Hari Wibawa.S.HUT.MSC,M.Eng

Menurutnya”Di amplikasi LHKPN yang kita miliki memang baru sekitar 68 persen total PNS yang kita miliki harta kekayaannya, memang dari total itu memang sekitar 22 persen kan belum melaporkan, bagi pegawai negeri sipil yang belum melaporkan itu nanti kedepan, kita sudah membuat surat edaran bahwa untuk PNS paling lambat pada tanggal 31 Desember kemaren itu wajib melaporkan harta kekayaannya dan kita kasih toleransi selama 7 hari kepada mereka sampai tanggal 7 januari besok, agar melengkapi bagih yang belum melaporkan harta kekayaannya,”Ungkapnya

“Dan sessuai ketentuan kita mengacukan PP 53 tahun 2010, PP 11 tahun 2017, kita meminta apabila yang bersangkutan belumbjuga melaporkan itu otomatis tunjan tambahan penghasilannya di bulan selanjutnya kami Stop sementara sebelum mereka melaporkan harta kekayaannya, itu secara umum itu kan belum menunjukan raca perolehan harta kekayaan jadi di situ yang di laporkan harta tidak bergerak berupa aset-aset seperti tanah dan sebgiannya,kalau harta yang bergerak berupa kendaraan pribadi dan kendaraan dinas itu wajib dilaporkan termasuk Rekening, uang Kes yang di miliki itu wajib juga di laporkan dan di situ juga di amplikasi tersebut itu mengambarkan seluruh asal usul harta kekayaan kita di laporkan di situ semua,”Jelasnya (ES81)